Seperti diketahui, fitur eprocurement bumn diharapkan menjadi jalan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 107 menyebutkan E-procurement bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Platform digital inisiasi Kementerian BUMN ini masih terus berusaha untuk memperbaharui berbagai fitur di dalamnya agar terciptanya kemudahan dalam bertransaksi terutama kedekatan antar penjual dan pembeli untuk sekarang dan era yang akan datang.
Fitur eprocurement bumn hadir di Indonesia karena Kementerian Keuangan secara khusus mendapatkan perintah untuk melakukan kajian dan uji coba pelaksanaan e-procurement berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Kemudian sesuai Inpres No.5 tahun 2008 tentang fokus program ekonomi tahun 2008-2009, kementerian keuangan mendapatkan target beroperasinya E-Procurement pada tahun 2008. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Departemen Keuangan pada tanggal 14 Februari 2008.
Eprocurement bumn memiliki sifat transparansi dimana salah satu prinsip yang harus dipatuhi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada pasal 5 Perpres 54 tahun 2010 disebutkan bahwa dalam melaksakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah diwajibkan memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pada pasal 1 angka 13 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juga diatur mengenai Pakta Integritas. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh entitas pengadaan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sumber ini dikutip dari situs kemenkeu.go.id.
Pasar Digital (PaDi) UMKM adalah platform yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN sinergi bersama BUMN untuk memonitor kontribusi BUMN terhadap UMKM di seluruh Indonesia. Fitur PaDi UMKM meliputi Control Tower Dashboard yang menjadi pusat data dan informasi real time UMKM Indonesia, PaDi UMKM B2B yaitu Pasar Digital bagi BUMN untuk berbelanja langsung ke UMKM dengan konsep B2B, PaDi UMKM B2C yang membantu UMKM untuk mengakses pasar B2C lewat berbagai marketplace secara terpusat, dan PaDi UMKM Financing yang membantu pengembangan UMKM melalui fasilitas pembiayaan.
PaDi UMKM yang meluncur pada Agustus 2020 lalu menjadi sebuah solusi berbisnis dalam dunia digital dimana para pelaku usaha UMKM akan mudah dalam melakukan transaksi terutama disaat pandemi menjadikan keadaan ekonomi Indonesia sempat terpuruk dan menurun drastis. Tidak hanya terdapat fitur B2B dan B2C serta Control tower di dalamnya, kini fitur eprocurement BUMN telah hadir dan siap menyapa para pengguna baru ataupun lama untuk turut meramaikan fitur terbaru platform digital pengadaan barang dan jasa ini.