Masyarakat diminta bersabar untuk mendapatkan vaksin Covid 19. Sebab, jumlah vaksin yang saat ini diperoleh pemerintah jumlahnya terbatas. "Artinya mesti sabar, mesti ada prioritas di semester pertama. Semester 2 akan ada akselerasi dan kita harus benar benar keroyokan," kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin saat acara webinar bertajuk Aku Siap Divaksin yang digelar KAGAMA, Minggu (14/3/2021). Menkes menyebut dengan jadwal vaksinasi dari Januari hingga Juni 2021 ketersediaan vaksin baru mencapai 80 juta dosis.
Diketahui kebutuhan vaksin Covid 19 pemerintah berencana mendapatkan dosis vaksin sebanyak 426 juta untuk bisa memenuhi herd immunity 70 persen dari populasi penduduk Indonesia sebanyak 181,5 juta orang. "Hanya 40 juta rakyat bisa kita vaksin dari 181,5 juta, karena vaksinnya cuma ada segitu. Saya minta sabar sampai Juni, kita cuma dapat 24 persen. Baru di semester 2 (dipercepat)," kata dia. Pada semester 2 nanti, pihaknya menargetkan harus bisa dilakukan vaksinasi sebanyak 1,5 juta dosis dalam sehari.
Sebab di semester pertama ini, kata dia, maksimal pemerintah hanya mampu memvaksin maksimal 500.000 dosis sehari. Hal itu pula yang membuat pemerintah memberikan vaksinasi kepada masyarakat dengan membuat skala prioritas berbasis risiko. Tahap pertama adalah dengan memberikan vaksin terhadap 1,5 juta tenaga kesehatan dan kelompok lanjut usia (lansia) yang jumlahnya mencapai 21,6 juta orang.
"Jadi saya imbau, karena vaksin sedikit kita sabar," ucap dia. Sesuai permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Menkes vaksinasi tersebut harus selesai dalam waktu 15 bulan. "Kenapa belum selesai sesuai keinginan Presiden? Masalahnya bukan karena kemampuan vaksinasi, tapi di produksi vaksinnya," ujar Budi.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah terus berusaha untuk mempercepat proses vaksinasi sesuai arahan Presiden. Kata Budi, saat ini keberadaan vaksin Covid 19 menjadi rebutan seluruh negara di dunia. Bahkan dari 100 negara, baru 60 negara saja yang berhasil mendapatkannya. "Banyak negara belum dapat, kita beruntung sudah dapat. Malaysia gimana tidak tahu, Filipina sama Thailand baru mau mulai tidak jadi. Australia dan Jepang baru mulai," kata dia.
Ia mengatakan, total penduduk dunia sekarang sebanyak 7,8 miliar. Apabila 72 persen penduduk dunia yang divaksinasi, maka dibutuhkan 11 miliar dosis untuk dua kali vaksinasi. Soal distribusi vaksin covid 19, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya terus berupaya agar seluruh proses distribusi baik melalui transportasi laut, darat, maupun udara dikawal dengan ketat. Hal tersebut dilakukan agar vaksin bisa tiba di wilayah tujuan dengan aman.
"Butuh perhatian khusus (terhadap vaksin) karena faktor kualifikasi tertentu dalam proses pengiriman harus dijaga pada tingkat kedinginan tertentu agar tidak turun kualitasnya," kata dia. Ia mengatakan, vaksinasi menjadi harapan tinggi seluruh masyarakat untuk dapat mengakhiri pandemi Covid 19. Kendati demikian, proses vaksinasi itu tidak serta merta membuat pandemi Covid 19 menjadi hilang.
"Kita harus bisa menjadi satu jalan agar ekonomi dapat dipercaya dan kita memiliki rasa percaya diri sehingga ekonomi bergerak. Tapi juga kita tidak boleh lalai, tetap disiplin dengan protokol kesehatan, 3M," ucap dia. Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid 19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin Covid 19 yang akan digunakan untuk vaksinasi gotong royong harus berbeda jenis dan mereknya dengan vaksin program pemerintah. Nadia mengatakan, vaksinasi Covid 19 di tanah air dilaksanakan melalui dua jalur, yakni program pemerintah dan gotong royong.
"Antara vaksin program dan gotong royong harus berbeda jenis dan mereknya. Jadi kalau pemerintah sudah gunakan Sinovac, Astra Zeneca, Novavacc atau mungkin nanti Pfizer, maka vaksin gotong royong adalah vaksin di luar vaksin ini," kata Nadia. Bahkan, kata dia, vaksin Covid 19 yang saat ini tengah diproduksi oleh PT Bio Farma juga tidak bisa digunakan dalam vaksin gotong royong. Meskipun nantinya distribusi vaksin gotong royong akan dilakukan oleh PT Bio Farma menuju fasilitas layanan kesehatan masyarakat atau swasta.
"Karena nanti penyuntikan untuk vaksin gotong royong tidak boleh dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Supaya fasilitas kesehatan pemerintah tetap fokus melayani program vaksinasi pemerintah," kata dia. Nadia menjelaskan, vaksinasi gotong royong bukanlah vaksin untuk umum yang bisa mendapatkannya dengan mendatangi rumah sakit swasta. Ia menegaskan, vaksinasi gotong royong ditujukan untuk korporasi, yakni perusahaan yang memiliki banyak karyawan.
"Sehingga pendekatan secara klaster, berbasis risiko bisa dilakukan dengan vaksinasi gotong royong," kata dia. Ia mengatakan, vaksin gotong royong merupakan usulan dari dunia usaha dalam rangka membantu pemerintah mempercepat dan membantu orang semakin banyak mendapatkan vaksin agar kekebalan kelompok semakin cepat terjadi. Pelaksanaannya ditujukan bagi karyawan atau karyawati, keluarga atau individu lain yang terkait karyawan, dan ditanggung serta dibebankan pada perusahaan.
Besaran tarif dan biaya pelayanan batas atas juga akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Vaksinasi gotong royong ini dikelola oleh Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).