Fraksi Partai Demokrat DPR RI tetap mendorong dilanjutkannya pembahasan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Hal itu dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan di daerah sehingga Pilkada tetap digelar pada 2022 dan 2023 mendatang sebagaimana adanya normalisasi Pilkada dalam RUU Pemilu. "Tentu kami tetap mendorong dijalankannya revisi Undang Undang Pemilu. Kami mendorong diadakannya Pilkada pada tahun 2022…
Tag: politik
Perlu Pertimbangan yang Matang Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu PKB
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai penghilangan hak politik mantan anggota maupun pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), perlu melalui kajian secara dalam. "Perlu pertimbangan yang matang untuk menghilangkan hak politik warga negara," Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Menurut Jazilul, setiap organisasi maupun perorangan yang sudah terbukti melakukan penghianatan pada negara,…
UU Desa Wujud Pengakuan Negara Terhadap Desa Mendes PDTT
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan wujud pengakuan negara terhadap Desa. Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dalam pidato Desa 2021 pada acara Tujuh Tahun UU Desa, seperti disiarkan langsung di Channel Youtube Abdul Halim Iskandar, Jumat (15/1/2021). “Pada tanggal yang sama 7…
Fraksi PAN Setuju UU Pemilu Tidak Direvisi Tiap Lima Tahunan
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus setuju bila UU Pemilu tidak direvisi tiap lima tahun sekali. Dia berharap revisi UU Pemilu yang kini sedang bergulir di DPR bisa dioptimalkan tidak untuk jangka lima tahunan saja Sebab, undang undang idealnya memiliki jangka waktu panjang bukan mengakomodir situasi tertentu dan kepentingan tertentu mengikuti siklus…